Bola Tangkas

DOWNLOAD CONTOH SKRIPSI EKONOMI GRATIS 2014 TERBARU

ANALISIS TERHADAP AKAD DI BMT SAFINAH KLATEN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syaria’ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari’ah.
BMT menganut azas syari’ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari’ah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.
Jadi kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam BMT. Namun apakah BMT konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syari’ah tersebut ?
Timbulnya pertanyaan tersebut karena dalam masyarakat dalam menilai Lembaga Keuangan Syari’ah khususnya BMT ada yang bersikap sinis. Bahwa praktek BMT tidak beda dengan praktek Bank Konvensional, mereka beranggapan bahwa BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Bank Konvensional, di Bank Konvensional mengambil bunga 1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di BMT dalam mengambil keuntungan
2
lebih dari 2%, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih mendekati Riba ?
Dalam interen pengelola BMT ada dugaan adanya praktek-praktek pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syari’ah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam akad pengerahan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.
Masalah-masalah tersebut disebabkan karena prinsip-prinsip syari’ah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga mikro keuangan syari’ah yang sering mengundang kritik. 1
Prinsip syari’ah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan.
Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan misi sosial, sehingga mendorong mereka berani mengesampingkan aspek akhlaqul karimah yang menjadi bagian nilai-nilai ekonomi syari’ah. Seiring dengan itu, beberapa pengelola BMT mempunyai iktikad yang tidak baik di dalam memperjuangkan implementasi prinsip-prinsip syari’ah dalam wadah BMT
1 Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah, Cet. 1. (Yogyakarta : UII Pres, 2002), hal. 49.
3
dengan menganggap prinsip-prinsip syari’ah masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional BMT.
Kedudukan BMT di tengah tata hukum perbankan nasional masih sangat lemah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal-pasalnya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syari’ah. Demikian juga ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja perbankan nasional, tidak satupun butir yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga mikro keuangan syari’ah.
Meskipun ada beberapa buku atau modul yang spesifik mengatur masalah itu, seperti yang telah dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), keberadaannya sangat lemah karena tidak mengikat untuk dipedomani dan bisa untuk dijadikan rujukan namun tidak ada kewajiban bagi BMT untuk mengikutinya. Keadaan ini merupakan kemudahan bagi umat Islam untuk mendirikan banyak BMT, namun keadaan ini juga dapat berpeluang menjadi ancaman bagi keberadaan BMT itu sendiri. 2
Di masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak BMT didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan dalam operasinya dapat mengarah tidak mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam
2 Ibid, hal. 51.
4
akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dananya kepada masyarakat.
Belum adanya aturan hukum di bidang perbankan yang melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syari’ah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Umum Syari’ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah. Adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpagan manajemen dalam usaha BMT, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syari’ah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga mikro keuangan syari’ah di masa yang akan datang.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sebagian juga ada pada BMT Safinah Klaten terutama tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal syarat syahnya akad pembiayaan. Berpijak dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di BMT dan penyusun memilih di BMT Safinah Klaten dengan mengambil judul “ANALISIS TERHADAP AKAD DI BMT SAFINAH KLATEN (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana kesesuaian antara akad yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten dengan Hukum kontrak dan fiqih ?
5
2. Adakah potensi konflik dari akad-akad tersebut dan bagaimana penyelesaiannya ?
C. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan di depan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Untuk mendeskripsikan kesesuaian akad yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten dengan hukum kontrak dan fiqih ;
2. Untuk mengetahui potensi konflik dari akad-akad tersebut dan penyelesaiannya.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar BMT Safinah Klaten tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.
2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi BMT Safinah Klaten, agar dalam pembuatan akadnya tidak menimbulkan potensi konflik.
E. Telaah Pustaka
Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan BMT. Adapun karya-karya ilmiah tersebut diambil dari tingkatan strata dua Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diantaranya adalah sebagai berikut :
6
1. Tesis yang berjudul “Mudarabah (studi atas Teori dan Aplikasinya pada BMT di Ponorogo)” oleh Subroto, tahun 2004. Tesis ini dalam kajiannya tercermin dalam tiga hal yakni :
a. Prosedur pembiayaan Mudarabah ;
b. Mekanisme pembagian keuntungan ;
c. Mekanisme penyelesaian masalah ;
Adapun kesimpulan sebagai berikut :
a. Prosedur Pembiayaan Mudarabah
Beberapa prosedur pembiayaan dalam BMT di Ponorogo yang meliputi : (1) peminjam adalah nasabah, (2) menyerahkan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), (3) usaha yang prospektif, (4) menyerahkan KTP dan KK. Merupakan sebuah bentuk akad (penawaran) dalam sebuah kontrak Mudarabah. Dalam tinjauan fiqih, sebuah kontrak dapat berbentuk ketentuan apa saja asalkan tidak memberatkan pihak lain, maka beberapa prosedur yang diterapkan BMT di Ponorogo sebagaimana di atas sangat wajar adanya.
b. Mekanisme Pembagian Keuntungan
Secara mayoritas BMT di Ponorogo melakukan pembagian keuntungan dengan cara menetapkan margin keuntungan dalam setiap bulannya. Mekanisme ini adalah mekanisme kontrak Mudarabah. Dengan menetapkan mekanisme pembagian keuntungan tersebut, maka secara otomatis fluktuasi keuntungan tidak dapat ditentukan oleh fluktuasi usaha.
7
Oleh karena itu, pembagian keuntungan dengan cara penetapan margin keuntungan tersebut belum sesuai dengan konsep teori Mudarabah yang sesungguhnya di mana pembagian keuntungan ditetapkan secara bagi hasil.
c. Mekanisme Penyelesaian Masalah
Beberapa tahapan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah dalam BMT di Ponorogo sangat panjang dan terkesan berkepanjangan, tetapi hal tersebut sangat relevan mengingat lembaga keuangan pedesaan tersebut berkarakter sangat familiar.
Tahapannya meliputi : mengingatkan, penagihan, mengirim, surat panggilan memberi tenggang waktu dan penyitaan. Langkah tersebut sesuai dengan syar’i pada intinya untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jalan yang paling akhir sesungguhnya sangat dihindari ialah dengan penyitaan. Dan langkah selanjutnya dalam pelaksanaannya menempuh hal-hal sebagai berikut :
1). Penyitaan dilakukan melalui proses musyawarah antara nasabah dan lembaga ;
2). Jika memang barang jaminan harus dijual dicari harga yang tinggi;
3). Lembaga hanya berhak atas pengembalian modalnya saja ;
4). Besarnya uang pelunasan kekurangan hanya dihitung dari bulan pertama mudarib macet sampai dia didefinisikan sebagai kredit macet.
8
2. Tesis yang berjudul “Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Pada BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)” oleh Syafrudin Arif M. M. S, tahun 2005. Tesis ini dalam pemaparan dan pencermatan persoalan yang terkait dengan pembiayaan yang berpola bagi hasil memfokuskan yakni, bagi hasil yang digunakan oleh BMT dalam pembiayaan Mudarabah-Musyarakah (MDA-MSA). Segi-segi yang menentukan tingkat penggunaan sistem pembiayaan bagi hasil, cara penggunaan sistem pembiayaan bagi hasil. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :
a. Dalam ilmu ekonomi Islam, bagi hasil sebagai pola pembiayaan pada BMT merupakan pengejawantahan dari semangat moral yang berupa persaudaraan keadilan dan tanggung jawab dalam proses pinjam meminjam, untuk keperluan usaha melalui ketentuan bahwa Pemodal (BMT) berhak mendapatkan keuntungan dari uang yang dikeluarkannya kepada pengusaha dengan cara ikut menanggung resiko kerugian bagi hasil terdapat pada produk Mudarabah dan Musyarakah.
b. BMT Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki rumusan yang jelas mengenai segi-segi yang menentukan penggunaan sistem pembiayaan yang berpola bagi hasil dalam produk MDA-MSA melainkan memandangnya secara tersirat dibalik pembicaraan mengenai aturan dan dasar-dasar kebijakan pembiayaan BMT tetapi melalui pencermatan yang berpijak pada kerangka ilmu ekonomi Islam, maka
9
segi-segi itu terungkap meliputi prosedur pembiayaan tingkat keuntungan dan prosentase bagi hasil (nisbah).
c. Agar penggunaan bagi hasil meningkat BMT harus didukung dengan kualitas SDM pemeriksa proyek dan metode penentuan resiko proyek, terutama untuk pemakaian produk bagi hasil murni untuk kerjasama modal 100 % BMT dan ketrampilan dan manajemen, pengusaha menekankan pembiayaannya berdasarkan kemampuan suatu usaha dalam memperoleh keuntungan, membantu pembuatan laporan pendapatan dan memudahkan persyaratan pembiayaan dengan memberagamkan jenis jaminan sesuai dengan kemampuan nasabah dan menciptakan system layanan yang cepat dan efektif.
3. Tesis berjudul “Motivasi Pendirian BMT (Studi Kasus BMT-BMT Anggota Forum Komunikasi Ekonomi Syariah (FORMES) di Kabupaten Sleman)” oleh Jamroni, tahun 2005.
Tesis ini dalam bahasannya, mengenai motivasi faktor-faktor yang menjadi dasar pendukung pendirian BMT, yakni :
- Sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk BMT;
- BMT sangat prospektif atau menguntungkan lebih tahan terhadap badai krisis ;
- Menciptakan lapangan kerja sesuai dengan ajaran Islam ;
- Jihad Fisabilillah.
4. Tesis yang berjudul “Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan, Manager Dengan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan
10
Mudarabah pada BMT-BMT di Wilayah Kota Metro Lampung)” oleh Mardhiyah Hayati, tahun 2006.
Tesis ini memfokuskan yakni : gaya kepemimpinan yang diterapkan, aktivitas penanganan pembiayaan bermasalah, analisis hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT-BMT di wilayah kota Metro Lampung dan kesimpulan dalam Tesis yakni :
a. Gaya kepemimpinan adalah hasil interaksi antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya ;
b. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh manajer BMT diketahui 59,3% cukup sukses ;
c. Gaya Kepemimpinan otokratik lebih baik dipilih apabila kemampuan pengelola dalam menganalisa pembiayaan Mudārabah masih rendah, tetapi apabila pengelolaan sudah mengetahui dan memahami tentang menganalisa pembiayaan Mudārabah maka gaya kepemimpinan demokratik dapat diterapkan oleh manajer BMT karena akan lebih mengembangkan pengelola dan mengembangkan kemampuan-kemampuan pengelola BMT.
5. Tesis yang berjudul “Potensi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Melalui Konsep Baitul Maal wat-Tamwil (Analisis Pengetahuan dan Minat Masyarakat di Kecamatan Belitung)” oleh Mia Yul Fitria, tahun 2006.
11
Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Belitung terhadap BMT sistem operasional dan produk-produk BMT masih cenderung rendah. Masyarakat umumnya mengetahui sebatas penerapan bagi hasil dan bunga saja. Masyarakat terhadap prospek BMT umumnya baik, antusias dengan BMT;
b. Konsep BMT sangat potensial untuk dikembangkan. Kelemahannya dalam bidang SDM (bidang syari’ah).
6. Tesis yang berjudul “Kontribusi BMT dalam Pemberdayaan Umat (Studi kasus BMT Ben Taqwa Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)” oleh Marpuji Ali, tahun 2006.
Tesis ini memfokuskan dalam masalah : Perkembangan BMT Ben Taqwa di Kabupaten Grobogan dan Kontribusinya. Kemudian hasil penelitian ini dalam kesimpulannya :
a. BMT Ben Taqwa di Kabupaten Grobogan sejak berdiri tahun 1996 sampai tahun 2005 telah mengalami perkembangan, baik dilihat dari pertumbuhan asset (62.863,6%), jumlah kantor cabang (1.800%), jumlah karyawan (3.533,3%) dan pembiayaan yang dikucurkan (13.278,2%). Selain itu BMT Ben Taqwa tidak hanya berorientasi keuntungan saja, tetapi juga menyediakan sebagian dananya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dibingkai dalam da’wah bi al-hāl.
b. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa dengan dua model, yakni :
12
1) Memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan ;
2) Memberikan pendampingan dan atau advokasi.
Kedua hal ini selalu menyatu, karena sama-sama diuntungkan. Pihak nasabah diuntungkan karena mendapatkan bimbingan dalam manajemen keuangan, pemasaran bahkan dipertemukan oleh mereka yang menggunakan jasanya. Begitu juga pihak BMT diuntungkan, dengan lancarnya usaha nasabah yang dibimbing, pendapatan mereka bertambah, maka pengembalian pinjaman juga akan berjalan lancar.
Kalaupun toh ada masalah-masalah yang dihadapi, pihak BMT dengan cepat dan tanggap memberikan solusi. Inilah kontribusi nyata dari pihak BMT Ben Taqwa dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Dari penelusuran karya ilmiah tersebut di atas belum ada penelitian secara khusus mengenai analisis akad-akad di BMT, oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan tesis ini dengan judul “ANALISIS TERHADAP AKAD DI BMT SAFINAH KLATEN (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih)”.
F. Kerangka Teori
Dalam teori ini dapat diuraikan meliputi tentang pengertian hukum kontrak secara umum, pengertian akad secara umum, syarat dan rukun-rukunnya, berakhirnya kontrak dan akad adalah sebagai berikut :
13
1. Pengertian Hukum Kontrak
a. Pengertian Hukum Kontrak Secara Umum
Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 3
Definisi tersebut di atas mengkaji perbuatan sebelum kontrak (pra contractual) yakni hal penawaran dan penerimaan dan mengkajikontrak pada tahap kontraktual (post contractual) yakni hal pelaksanaan perjanjian.
Menurut Syahmin A.K. Hukum kontrak internasional adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur pembentukan (formation), aktivitas di bidang ekonomi / industri (performance) dan pelaksanaan (implementation) kontrak antara para pihak, baik yang bersifat nasional maupun internasional. 4
Definisi tersebut di atas mempunyai tujuan utama ialah melindungi harapan individu (yang sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum), bisnis dan pemerintah. Dan hukum kontrak tersebut mempunyai fungsi yaitu memberi jaminan akan keadilan pertukaran antar individu.
3 Salim H. S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 4.
4 Syahmin AK., Hukum Kontrak Internasional, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 20.

b. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu Contracts, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Overeen Komst (Perjanjian). 5
Dari pengertian tersebut di atas kontrak sama dengan perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :
Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.6
Pengertian istilah kontrak atau persetujuan dalam pasal 1313 dalam KUH Perdata tersebut sama dengan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh R. Subekti yakni :
Perjanjian dalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 7
Dari pengertian kontrak tersebut di atas dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Free download Klik Disini 

0 Response to "DOWNLOAD CONTOH SKRIPSI EKONOMI GRATIS 2014 TERBARU "

Post a Comment

Agen Bola