Bola Tangkas

CONTOH SKRIPSI EKONOMI LENGKAP Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Publik (Studi Kasus pada PT.PLN (Persero)

                                                                            BAB I
                                                                    PENDAHULUAN

 Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Publik (Studi Kasus pada PT.PLN (Persero) 

1.1 Latar Belakang
Di dalam dunia bisnis, perusahaan – perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, maupun manufaktur yang telah berkembang dengan pesat akan selalu berhadapan dengan masalah pengelolaan perusahaan dalam pengawasan aset. Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang di dunia bisnis yang semakin kompetitif, maka perusahaan perlu melakukan upaya penyelamatan dan pengelolaan perusahaan, salah satunya dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Di Indonesia, sejak terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, masalah mengenai GCG mulai mengemuka. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan reformasi dan perubahan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Reformasi BUMN di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MMBU/ 2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan prinsip GCG, yang merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian BUMN untuk memperkuat penerapan GCG di setiap BUMN agar dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin berkembang.
Namun, dalam kenyataannya praktik penerapan GCG di BUMN banyak menghadapi kendala. Berdasarkan Forum Diskusi 22 yang dilaksanakan oleh Menteri Negara BUMN pada tahun 2002, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BUMN antara lain faktor kepemilikan BUMN, sifat perusahaan, budaya organisasi, Daya Manusia (SDM), dan juga sistem BUMN yang sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip GCG yang diterapkan perusahaan BUMS seperti PT.Astra International, Bank BCA, ataupun
Bank Niaga yang berhasil menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya harus kuat di bidang kemampuan bisnis tetapi juga memiliki nilai-nilai perusahaan dan sikap profesional dalam mengelola perusahaan yang kuat. Meskipun demikian, BUMN memiliki tekad kuat untuk menerapkan prinsipprinsip GCG. BUMN dalam menjalankan praktik GCG harus memperhatikan hal-hal yang dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut. Salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan peran audit internal dalam perusahaan. Meskipun profesi auditor mengalami penurunan kepercayaan masyarakat terkait kasus manipulasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan World.com, tetapi lain halnya dengan auditor internal. Profesi auditor internal semakin hari semakin dihargai. Karena fokus audit internal adalah memberi solusi bagi penyempurnaan pengendalian usaha dan harus mampu menjawab tantangan dengan meningkatkan kualitas kerja perusahaan sehingga keberadaan auditor internal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, efisien dan efektif pada perusahaan. Oleh karena itu, auditor internal harus melakukan perubahan pola pikir dengan meningkatkan peran yang lebih besar dalam menegakkan penerapan GCG di perusahaan. Dalam upaya penerapan GCG di perusahaan, tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus diterima dan dipatuhi oleh perusahaan, baik aturan hukum maupun atura moral atau etika. Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tahun 2002 menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan merupakan implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG. Praktek etika bisnis menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan dan dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen. Etika bisnis berkaitan erat dengan pedoman perilaku. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran akan perilaku yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan sehingga dapat menjadikan perusahaan yang disegani dan bermartabat dalam dunia bisnis. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus dapat merumuskan pedoman perilaku (code of conduct) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh perusahaan. Apabila prinsip dan pedoman perilaku telah dilaksanakan dan mengakar di perusahaan, maka pedoman perilaku tersebut akan menjadi budaya di dalam perusahaan dan diterapkan dalam setiap aktivitas.Budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan
(Armstrong ,2009).

NB : JIKA INGIN VERSI LENGKAPNYA SILAHKAN KOMENTAR DI BAWAH YA SEMUA FREE

0 Response to "CONTOH SKRIPSI EKONOMI LENGKAP Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Publik (Studi Kasus pada PT.PLN (Persero) "

Post a Comment

Agen Bola