Bola Tangkas

KUMPULAN ARTIKEL TENTANG PENDIDIKAN LENGKAP 2013

Perkelaian Pelajar dan Kekerasan di Sekolah


Aksi guru di depan kelas dengan memukulkan penghapus kayu di papan tulis hingga siswa kaget, memukulkan penggaris kayu di meja hingga hancur berkepin-keping, mendobrak meja siswa hingga siswa seluruh kelas terperanjat, membentak siswa dengan kata-kata kasar, mebenturkan pintu kelas, memukul siswa dengan buku, menempeleng muka siswa, mengusir siswa keluar kelas, menghukum siswa dengan hukuman phisik, dan menghina keadaan siswa baik hinaan phisisk maupun non phisik.

Di bulan pebruari 2009, telah beredar video kekerasan pelajar di 3 daerah yaitu perkelaian siswa SMP di Jawa-Barat, perkelaian dua siswa SLTA di Gorontalo dan yang terakhir perkelaian 2 siswi di  Timika Papua yang difasilitasi oleh gurunya. Namun kita tentu masih ingat perkelaian siswi-siswi SLTA  di Pati yang terkenal dengan nama Geng Nero.

Apa ada yang salah, Kurikulun Pendidikan Nasional…?
Sekolah mestinya tempat belajar, berteman, bermain, mengembangkan kreativitas dan untuk mamahami jati diri.  Tuntutan orang tua agar anaknya selalu juara kelas, tuntutan gurunya agar semua siswanya menjadi penurut dan bernilai bagus, tuntutan kepala sekolah agar siswanya lulus 100%. Disekolah tak ubahnya seperti kamp penampungan sandra, siswa di paksa menuruti kehendak guru, beban pelajaran yang terlalu banyak dan berat serta system pembelajaran yang otoriter dan represif.

Kondisi ekonomi Negara yang morat-marit, memicu orang tua siswa untuk kerja keras dan dalam rangka emansipasi bagi seorang ibu, menjadikan orang tua siswa menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada pihak sekolah. Seakan yang menentukan watak dan sikap adalah sekolah. Siswa disekolah hanya beberapa jam, sementara orang tua dirumah jarang ketemu anaknya. Rumah tak terlalu beda dengan halte bus, tempat bertemu dan bercengkrama sementara antara bapak, ibu dan anaknya.

Tak dipungkiri bahwa kemajauan teknologi informasi seperti HP, TV, Internet dan media masa lainnya sangat mempengaruhi perubahan watak pelajar. Pelajar metropolitan dan pelajar daerah terpencil tak ada bedanya. Kecepatan media informasi begitu mudah menyebar ke segala lapisan masyarakat, dan tingkat kemampuan filter sangat beragam. Hal ini menjadikan hasil terjemahan informasi yang berbeda-beda. Orang tua yang mestinya membantu menterjemahkan informasi, malahan orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya sendiri atau kepada pembantunya.

Menurut Prof. Kurt Singer dari Universitas Munchen Jerman, fenomena ini sebagai “Sekolah Sakit”. Sekolah sebagai alat sensor, guru selalu mengawasi dengan tanpa batas etika-psikologis, perintah sekolah menjadi dictator dan mematikan bakat, sekolah menjadi pengadilan yang penuh hukuman, sehingga siswa menjadi ketakutan dan penuh ancaman. fenomena ini disebut Kurt Singer sebagai Schwarzer Paedagogik atau Pedagogi Hitam (Sindhunata, 2001). (Suara Merdeka, 19 Juni 2008).

Guru yang belum bisa menikmati kesejahteraannya sebagai guru, namun beban kerja sangat berat. Guru yang mendapat tugas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk watak, mengajari membaca, mengajari berpikir, melatih kreativitas, namun belum mendapatkan penghargaan layak secara materi. Bahkan guru yang masih honor, penghasilannya sangat jauh di banding upah UMR buruh pabrik. Gaji yang sangat kecil, masih ada potongan-potongan yang tidak jelas peruntukannya. Penghargaan yang lebih mulia bagi guru adalah gelar “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, tetapi penghargaan ini tidak membuat perut guru dan keluarganya menjadi kenyang.

Guru Buta Undang Undang Sisdiknas


Pemerintah menyelenggarakan suatu sistim pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan atau pemerataan akses, peningkatan mutu relevansi serta efisiensi managemen pendidikan, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah ini memuat delapan standar nasional pendidikan, yaitu : Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan dan Standar penilaian pendidikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP ) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah mengembangkan standar-standar tersebut dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tentang Pedoman Pelaksanaan.

Diskripsi diatas yang mendasari lembaga pendidikan dan pelaku pendidikan untuk di implementasikan dalam pembelajaran di dalam kelas. Dengan dasar UU Sisdiknas tersebut diharapkan akan tercipta peserta didik yang cerdas dan bermartabat. Oleh sebab itu semua pelaku pendidikan harus bisa memahami, mengamalkan dan mengimplementasikan dalam dunia pendidikan.

Apakah semua guru memahami UU Sisdiknas…?
Berbicara adalah kebiasan seorang guru pada umumnya, ceramah didepan kelas adalah metode pembelajaran yang paling populer dan menyuruh siswa mencatat adalah metode penguasaan kelas yang paling gampang. Guru tidak biasa membaca buku apalagi membaca hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang dan  peranturan-peraturan pemerintah. Mungkin saja guru tahu tentang UU tetapi hanya sebatas yang didengar atau dilihat lewat media informasi. Bahkan  ketika ada dialog Menteri Pendidikan Nasional di Televisi, seorang guru cepat-cepat mengalihkan chanel ke acara sinetron. Ini menunjukan bahwa guru tidak peduli dengan UU Sisdiknas.

Guru bergelar sarjana pendidikan dan sudah 22 tahun mengajar dengan golongan IV A, ketika ditanya tentang 8 Standard Pendidikan Nasional, guru tersebut tak bisa menjawab. Bahkan yang lebih memalukan guru tersebut balik bertanya “Standard Pendidikan Nasional itu apa, aku belum pernah dengar “. Inilah profil guru Indonesia yang setiap hari melaksanakan pembelajaran tetapi tidak tahu dasar hukum pendidikan. Jutaan guru Indonesia dengan gagah dan berwibawa serta dianggap orang yang peling pintar dikampungnya, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu jati dirinya yang guru.

Mengapa guru buta UU Sisdiknas…?
Untuk mengetahui UU Sisdiknas, Permendiknas, UU BHP dan lain sebagainya guru perlu membaca dan mencermati materi tersebut secara seksama. Namun yang menjadi kendala adalah guru-guru di Indonesia malas membaca alias budaya membacanya sangat rendah. Apabila seorang guru diberi buku untuk dibaca, buku tersebut disimpan di rak buku sampai berselimut debu tak pernah disentuhnya. Bahkan ada yang memajang buku di ruang tamu untuk hiasan almari. Mengapa demikian…?    Karena guru lebih suka berbicara dan menonton televisi dari pada membaca buku. Ironis seorang guru yang selalu menyuruh siswa untuk rajin belajar dan membaca buku, tetapi guru-guru tersebut malahan malas membaca.

Guru gagap teknologi…?
Materi UU Sisdiknas tersebut bisa didapatkan dari toko buku, majalah, koran, internet atau media lainnya. Maka guru harus kreatif, rajin dan menguasai IT (Informasi dan Telekomunikasi). Kenyataan dilapangan bahwa 95% guru-guru di Indonesia Gaptek (Gagap teknologi), akibatnya guru selalu ketinggalan informasi. Negara Indonesia perlu waktu 30 tahun untuk membudayakan guru-guru gemar membaca. Kalau memang benar, tahun 2040 guru-guru Indonesia baru bisa setara dengan guru-guru di Eropha.










PPDB dan Seragam Baru


Dua bulan sebelum PPD (Penerimaan Peserta Didik), ada tamu perempuan dengan mobil mewah masuk ke suatu sekolah. Entah apa maksudnya, tamu tersebut ingin ketemu kepala sekolah. Melihat penempilannya, perempuan tersebut adalah seorang pedagang yang akan menawarkan dagangannya.

Satu bulan sebelum PPDB, datanglah mobil boks dan menurunkan ratusan potong seragam siswa. Belum dilakukan penerimaan siswa baru, distributor kain sudah berani mengirim kain seragam sementara pihak sekolah berani menerima karena jumlah siswa baru yang akan diterima sudah jelas jumlahnya dan semua siswa baru diharuskan membeli seragam tersebut.

Sekolah tempat berwira usaha…
Wira usaha yang dijalankan oleh oknum sekolah tersebut sudah menjadi tren di Indonesia. Perdagangan model ini, tidak mengenal rugi karena kain seragam yang dijual lebih mahal dibanding kain yang dijual di took-toko terdekat. Kain seragam yang disediakan pasti terjual habis, karena persediaan bahan sudah disesuaikan dengan jumlah siswa yang harus membeli.

Siapa yang dirugikan…?
Yang dirugikan adalah pihak siswa harus membayar mahal dan tidak boleh menawar, pedagang pasar dibuat dagangannya menjadi tak laku dan harus bayar pajak. Guru-guru dipaksa mengorbankan harga diri untuk membantu  menjualkan dagangan yang tidak ada hubungannya dengan  pelajaran disekolah. Guru-guru sudah membantu menjualkan tetapi tidak diberi imbalan yang sesuai. Imag jelek bahwa siswa menganggap  guru mengajar sambil berbisnis, imag negative dimasyarakat bahwa lembaga pendidikan menjual barang dengan paksa.

Siapa yang diuntungkan…?
Sudah pasti yang diuntungkan adalah pedagang tersebut karena dalam penjualan tanpa butuh tenaga kerja, tanpa kena pajak, tanpa butuh ruang atau toko etalase, untungnya besar  dan yang pasti semua dagangan akan terjual habis, (Suara Merdeka, 1 Juli 2009).

Segelintir oknum di sekolah tersebut tentu juga menikmati keuntungan bisnis ini. Namun keuntungan itu bukanlah membuat proses belajar mengajar menjadi lebih baik, karena lembaga pendidikan tidak diuntungkan. Fenomena yang terjadi, guru-guru yang lain tidak berani protes karena takut dengan atasannya (lebih baik diam, yang penting selamat).

Kenapa pedagang bisa masuk sekolah..?
Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana caranya pedagang bisa masuk di sekolah tentu perlu melewati jalan yang terjal. Langkah untuk bisa masuk ke lembaga, maka pedagang harus bisa melewati beberapa pintu gerbang. Setelah menemukan jalannya, maka mudahlah mereka masuk tanpa ada yang bisa menghalang-halangi termasuk kepala sekolah dan komite sekolah.

Kalau sudah seperti ini, maka peran dewan komite sekolah perlu dipertanyakan keberadaanya. Sebagai lembaga kontrol di sekolah mestinya peran dewan komite sekolah berpihak kepada masyarakat. Namun kenyataanya dilapangan bahwa dewan komite sekolah selalu meng-Amini pihak sekolah. Amin...Amin…Amin

0 Response to "KUMPULAN ARTIKEL TENTANG PENDIDIKAN LENGKAP 2013"

Post a Comment

Agen Bola