Bola Tangkas

KUMPULAN JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN LENGKAP

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: SESUATU YANG PERLU



Pendahuluan

Multikultur dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat menyatakan “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal”.
Hal ini terjadi dengan bangsa Indonesia, adanya keragaman etnis dan ras serta suku bangsa merupakan kenyataan yang harus diterima. Secara tata hukum perundang-undangan, kenyataan tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang merangkum kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam UUD RI 1945 juga telah dengan tegas menyatakan tentang kenyataan multikultural bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan juga akan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa dan bertekad sebagai suatu bangsa yang mempunyai satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air; Indonesia.
Kebhinnekaan sebagai kenyataan sosial yang terjadi di Indonesia dapat menjadi modal untuk melangkah ke masyarakat yang lebih demokratis yang terdidik. Menurut Ritzer dalam Ainul Yaqin (2005: 193), keragaman etnis yang terbentuk dari definisi sosial dan bukan merupakan definisi berdasarkan pada faktor keturunan/biologis, dan ras yang didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik kulturnya (bahasa, agama, asal suku atau asal negara, tata hidup sehari-hari, makanan pokok, cara berpakaian atau ciri-ciri kultur yang lainnya) bukan untuk mengukur tingkat keberbedaan dan saling melemahkan.
Keberbedaan tersebut dimaksudkan agar saling kenal mengenal dengan segala dimensi keunikan dan kekayaan budaya yang dimiliki manusia. Dari beberapa keberbedaan tersebut tetap ada sifat-sifat universal yang dimiliki manusia. Dengan keuniversalan tersebut, mereka (warga negara) mampu berempati dan bersimpati, sehingga mampu memahami keberadaan orang lain di luar dirinya dengan berbagai keragaman budaya (cultural diversity). Pemahaman terhadap sifat keuniversalan manusia tersebut, akan mampu menjadikan mereka dapat berpikir untuk melewati batas-batas budayanya sendiri, sehingga tampak seperti orang yang berwawasan universal tersebut yang menunjukkan sikapnya yang toleran dan menghargai pluralitas.
Sedangkan menurut Cogan (1998: 115), kompetensi yang harus nampak pada diri warga negara sebagai masyarakat yang multikultural adalah:
1.      Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global;
2.      Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
3.      Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
4.      Kemampuan berpikir kritis dan sistematis;
5.      Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
6.      Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan;
7.      Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan HAM;
8.      Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Pendidikan Multikultural

Istilah multikultur berakar dari kata kultur. Pada umumnya, kultur diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu (Ainul Yaqin, 2005: 6). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham) (H.A.R Tilaar, 2004). Multikultur merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan, sedang awalannya adalah multi yang berarti banyak, ragam, atau aneka. Dengan demikian, multikultur berarti keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan.
Secara khusus, H.A.R. Tilaar (2000: 39-40) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti kebudayaan merupakan suatu kesatuan dan bukan jumlah dari bagian-bagian. Keseluruhan mempunyai pola-pola atau desain tertentu yang unik. Setiap kebudayaan mempunyai mozaik yang spesifik yang bercirikan:
1.      Kebudayaan merupakan prestasi kreasi manusia yang bersifat immateri. Artinya berupa bentuk-bentuk prestasi psikologis seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni dan sebagainya;
2.      Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik seperti hasil seni, dan terbentuknya kelompok-kelompok keluarga;
3.      Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum, adat-istiadat yang berkesinambungan;
4.      Kebudayaan merupakan suatu realitas yang obyektif yang dapat dilihat,;
5.      Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter atau terasing, tetapi yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu;
6.      Kebudayaan merupakan perwujudan dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diberikan oleh Allah.  
Dari apa yang dikemukakan H.A.R. Tilaar jelas tergambar bahwa kebudayaan merupakan sebuah keniscayaan yang dimiliki manusia dan merupakan hasil karya yang unik dan bersifat beragam.
Multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi-kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sebagai sebuah paham menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Bagi H.A.R Tilaar, multikulturalisme bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi juga telah merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut. Multikulturalisme merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (etnis), dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (etnic and cultural groups) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.
Secara sederhana, Azra (2006: 157) memberikan definisi sederhana tentang pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan atau bahkan dunis secara keseluruhan. Sedangkan menurut Musa Asy’arie (2004), pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.
Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai Perang Dunia II. Hal ini terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.
Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional.  

Pendidikan Kewarganegaraan

Jack Allen (1960) dalam Soemantri (2001: 83) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai hasil seluruh progam sekolah, bukan merupakan program tunggal ilmu-ilmu sosial dan bukan sekedar rangkaian pelajaran tentang kewarganegaraan. Akan tetapi, kewarganegaraan mempunyai fungsi yang penting untuk melakukan atau melaksanakan, yaitu menghadapkan remaja (peserta didik) pada pengalaman di sekolahnya tentang pandangan yang menyeluruh terhadap fungsi kewarganegaraan sebagai hak dan tanggung jawab dalam suasana yang demokratis.
Berdasarkan kurikulum depdiknas tahun 2004 (2003:7), tersurat bahwa apa yang dinamakan dengan pendidikan kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Hal senada juga ditegaskan oleh Nu’man Soemantri (2001: 299) yang menyatakan bahwa PKn yang sekiranya akan cocok dengan Indonesia adalah sebagai berikut: “…Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
Dalam materi latihan kerja guru PPKn depdiknas (2002: 2), dinyatakan bahwa PPKn adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Juga bermaksud membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Tujuan utama dari kehendak negara yang memprogramkan pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah untuk mengembangkan warga negara yang mengenal, menerima, dan menghayati serta menyadari perannya sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab yang berkenaan dengan peradaban dan moral dalam kehidupan masyarakat yang demokratis seperti perilakunya diatur oleh prinsip-prinsip moral dalam segala situasi. Secara singkat tujuan yang terfokus pada status kewarganegaraannya adalah untuk pengembangan pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap pembentukkan suatu masyarakat yang adil dan mampu melindungi orang atau makhluk lain dari kekejaman dan sebagai bangsa yang merdeka dan demokratis. Di beberapa negara, tujuan ini didukung oleh Undang Undang Dasar, Ketetapan dan peraturan negara masing-masing (CICED, 1999: 73).
Atas dasar tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan di atas, maka fungsi PKn dapat dikemukakan sebagai berikut:
  1. Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka. Dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat:
  2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
  3. Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antar warga negara dengan sesama warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui serta mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga negara. (Depdiknas, Proyek PKn dan BP (2000: 21)
Pembelajaran PKn akan membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, pemerintahan, nilai-moral budaya bangsa sebagai identitas bangsa, nasionalisme, ekonomi dan nilai-nilai masyarakat lainnya; pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang memiliki identitas/ jati diri sebagai bangsa Indonesia; pengayaan sumber belajar, bahwa sumber belajar tidak hanya di dalam kelas dan dari buku teks, melainkan diperkaya dengan pengalaman belajar mandiri dari peserta didik yang relevan, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan menemukan sendiri bagaimana berperan serta dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara dengan menggunakan berbagai media sebagai hasil teknologi; keteladanan dari nilai-nilai dan prinsip yang dikembangkan dalam PKn melalui sikap dan perilaku sehari-hari sehingga peserta didik memiliki panutan dalam mewujudkan perilaku yang diharapkan; hidup bersama dengan orang lain sebagai satu bangsa, bahwa mata pelajaran PKn termasuk dalam rumpun PIPS, menekankan bagaimana manusia sebagai warga negara dapat bekerja sama dengan orang lain, saling menghormati, menghargai,…damai,…cita-cita bangsa. (Arnie Fadjar, 2005: 61)
Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1.      Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isue kewarganegaraan;
2.      Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3.      Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya;
4.      Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (BSNP, 2006)
Apa yang dikemukakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut terlihat bahwa anak didik dipersiapkan untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis, rasional dan kreatif yang diwujudkan dalam partisipasinya sebagai warganegara yang mempunyai identitas kebangsaan yang kuat, di tengah-tengah masyarakat internasional.

Perlunya Pendidikan Multikultural di Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

            Menurut Maslikhah (2007: 159), setidaknya ada tujuh alasan, mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan dan dijadikan model pendidikan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia: Pertama, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. Kedua, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Ketiga, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. Keempat, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. Kelima, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. Keenam, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Ketujuh, pendidikan multikultural sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ke-Tuhanan.
Sedangkan Djahiri mengemukakan bahwa pendidikan multikultural diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri merupakan program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat bangsa dan negaranya, taat asas/ketentuan (rule of law), demokratis, dan partisipasi aktif-kreatif-positif dalam kebhinnekaan kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (civil society) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati dirinya.  (CICED, 1999: 58)
Oleh karenanya, pendidikan multikultural harus menjadi sinergi dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam pendidikan multikultural, tidak akan ada pembedaan kebutuhan, baik yang bersifat intelektual, spritual, material, emosional, etika, estetika, sosial, ekonomi, budaya, dan transendental dari seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai ragam stratanya.
Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola berbagai kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.
Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai suatu simulasi arena hidup nyata yang plural, terus berubah dan berkembang. Institusi sekolah dan kelas adalah wahana hidup dengan pemeran utama peserta didik di saat guru dan seluruh tenaga kependidikan berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran dikelola sebagai dialog dan pengayaan pengalaman hidup unik, sehingga bisa tumbuh pengalaman dan kesadaran kolektif setiap warga dan peserta didik yang kelak menjadi dasar etika politik berbasis etika kewargaan.
Pendidikan multikultural didasari konsep kebermaknaan perbedaan secara unik pada tiap orang dan masyarakat. Kelas disusun dengan anggota kian kecil hingga tiap peserta didik memperoleh peluang belajar semakin besar sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif di antara peserta didik. Pada tahap lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif melampaui batas teritori kelas, kebangsaan dan nasionalitas, melampaui teritori teologi keagamaan dari tiap agama berbeda.
Gagasan itu didasari asumsi, tiap manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik dan berbeda-beda. Perbedaan adalah identitas terpenting dan paling otentik tiap manusia daripada kesamaannya. Kegiatan belajar-mengajar bukan ditujukan agar peserta didik menguasai sebanyak mungkin materi ilmu atau nilai, tetapi bagaimana tiap peserta didik mengalami sendiri proses berilmu dan hidup di ruang kelas dan lingkungan sekolah.
Karena itu, guru tidak lagi ditempatkan sebagai aktor tunggal terpenting sebagai kamus berjalan yang serba tahu dan serba bisa. Guru yang afisien dan produktif ialah jika bisa menciptakan situasi sehingga tiap peserta didik belajar dengan cara sendiri yang unik. Kelas disusun bukan untuk mengubur identitas personal, tetapi memperbesar peluang tiap peserta didik mengaktualkan kedirian masing-masing. Pendidikan sebagai transfer ilmu dan nilai tidak memadai, namun bagaimana tiap peserta didik menemukan dan mengalami situasi beriptek dan berkehidupan otentik.
Gagasan pendidikan multikultural bersumber dari prinsip martabat keunikan diri tiap peserta didik. Pendidikan formal (sekolah) diletakkan dalam ide deschooling Ivan Illich seperti demokrasi yang meletakkan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Rakyat sebagai diri lebih penting dari realitas negara dan partai seperti dalam masyarakat sipil atau madani. Kegiatan belajar-mengajar bukan sebagai alat sosialisasi atau indoktrinasi guru, tetapi wahana dialog dan belajar bersama. Di saat yang sama institusi negara dan partai dikembangkan sebagai wahana aktualisasi dan representasi kepentingan rakyat.
Soalnya ialah bagaimana memanipulasi kelas sebagai wahana kehidupan nyata dan membuat simulasi sehingga tiap peserta didik berpengalaman berteori ilmu dan menyusun sendiri nilai kebaikan. Guru tidak lagi sebagai gudang (bankir) ilmu dan nilai yang tiap saat siap diberikan kepada peserta didik, tetapi sebagai teman dialog dan partner menciptakan situasi beriptek dan bersosial. Pembelajaran di kelas disusun sebagai simulasi kehidupan nyata sehingga peserta didik berpengalaman hidup sebagai warga masyarakatnya.
Dengan adanya pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maka diharapkan akan mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas Selain itu, juga diharapkan akan menumbuhkan toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain.
Yang menjadi permasalahan dalam menerapkan pendidikan multikultural dalam pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan di Indonesia kebanyakan masih berciri “pendidikan bergaya bank” seperti apa yang dikemukakan oleh Faulo Freire sehingga perlu adanya perubahan paradigma seperti dikemukakan sebagai berikut:
1.         Siswa harus dianggap sebagai manusia yang utuh, yang punya naluri, kesadaran, kepribadian, eksistensi, dan keterbatasan. Atas dasar tersebut maka siswa akan mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungannya;
2.         Perlunya diubah antagonis pendidikan di Indonesia sebagai “pendidikan bergaya bank”, seperti: guru mengajar, murid belajar; guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; guru berpikir, murid dipikirkan; guru bicara, murid mendengarkan; guru mengatur, murid diatur; guru memilih dan memaksakan kehendaknya, murid menuruti; guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya; guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri; guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid; guru adalah subyek proses belajar, murid objeknya.
3.     Guru dan Siswa harus saling belajar serta saling memanusiakan, sehingga hubungan keduanya merupakan subjek-subjek, bukan subjek-objek;
4.         Siswa harusnya menjadi subjek yang belajar, bertindak dan berpikir serta berbicara mengenai hasil tindakan dan pemikirannya.
5.         Guru harusnya tidak bersifat masih bangga dengan peran reaksionernya yang gembira yaitu peran yang masih konservatif dan unkreatif.
Hal semacam itu akan bisa menjadi suatu kenyataan apabila tentu saja salah satunya didukung oleh adanya kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Beberapa kompetensi yang dipersyaratkan mutlak dimiliki oleh seorang guru adalah: pertama, mampu menjelaskan dan meyakinkan siswa untuk memahami maksud dan tujuan dari materi yang akan diajarkan; kedua, mampu berperan dan berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing dalam melayani keperluan siswa saat mengikuti proses belajar mengajar; ketiga, mampu mengembangkan metode pendekatan belajar mengajar individual, interaktif dan kolaboratif untuk menciptakan siswa aktif; keempat, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan di dalam dan di luar kelas; kelima, dalam pembelajaran multikultural seorang guru harus menjelmakan dirinya sebagai seorang pribadi antar budaya, dan lain-lain; keenam, mampu mengembangkan komunikasi yang efektif (lugas dan luwes), dalam membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka; dan ketujuh, mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh (Saputra, L.S: 2007:4). 

Penutup

Multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dimiliki oleh bangsa di Indonesia. Multikulturalisme dapat diartikan bahwa negara memberikan pengakuan adanya keragaman atau kemajemukan pada masyarakatnya. Adanya keragaman ini mestinya menjadi dasar bagi pendidikan yang berkeadaban. Multikulturalisme menjadi landasan budaya bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.
Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan kewarganegaraan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional. Karena itu, pendekatan kepada manusia dan untuk mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional dan di dalamnya adalah pendidikan multikultural.
Pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat membantu peserta didik dalam hal membekalinya pengetahuan sebagai warga negara. Warga negara yang beriman dan  bertakwa kepada Tuhan YME, berpikir kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter (multikultur) masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  


----------------------------
*   Dian A. Ruchliyadi adalah Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Unlam Banjarmasin. E-mail: hajidian@yahoo.com.


Daftar Pustaka

Azra, A. (2006). Pancasila dan Identitas Nasional: Perspektif Multikulturalisme. Jakarta: Fisip UI, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Brighten Institute Bogor, Kelompok Tempo Media.
Budimansyah, D. (2007). “Warganegara Multidimensi Untuk Menghadapi Tantangan Abad Ke-21”. Makalah pada Seminar Invics. Bandung.
Chamim, Asykuri Ibn. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan Berkeabadan. Jakarta: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
Center for Indonesia Civic Education. (1999). Democratic Citizens In a Civic Society: Building Rationales for the 21 Century’s Civic Education. Bandung.
Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Jakarta: Puskur, Balitbang Depdiknas.
Djahiri, A. Kosasih. (1985). Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT. LP3 IPS FKIS IKIP Bandung.
Fadjar. A. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas: Tinjauan Praksis. Makalah pada Seminar Nasional dan Rakernas Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung.
Sapriya dan Winataputra, Udin S. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
Saputra, L.S. (2007). “Refleksi Terhadap Pembelajaran PKn: Kajian Terhadap Pembelajaran PKn Sebagai Pembelajaran Multikultural”. Makalah pada Seminar Invics. Bandung.
Soemantri, M.N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Kerjasama Program Pascasarjana dengan PT. Remaja Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.
----------------. (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta.
----------------. (2007). Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Yaqin, Ainul. (2005). Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.

0 Response to "KUMPULAN JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN LENGKAP "

Post a Comment

Agen Bola